AMBON, INFORMASIMALUKU.COM –Penjabat Gubernur Maluku, Sadali Ie menetapkan lima program unggulannya dalam membangun Provinsi Maluku.
Kelima program unggulan yang akan saya lakukan nanti antara lain, pengendalian Inflasi yang setiap saat dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, pencegahan Stunting, sukseskan penyelenggaran pilkada serentak 27 November 2024,menurunkan angka kemiskinan ekstrim dan meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) selama masa kepemimpinannya.
“ Nah, kelima program unggulan diatas mengacuh pada sembilan arahan Presiden Joko Widodo yang disampaikan kepada untuk kepala daerah pada 17 Januari 2023, dan sesuai dengan arahan Menteri Dalam Negeri saat saya dilantik tanggal 26 April 2024 yang lalu, “ ungkap Sadali kepada Informasimaluku.com, Selasa (23/7/2024).
Sadali menjelaskan, untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem di Maluku saat ini berada pada posisi angka 2,59 persen, sehingga diharapkan pada akhir Desember 2024 bisa mencapai 0 persen sesuai dengan target Nasional.
Selain itu, diharapkan juga dalan penanganan stunting bisa turun sesuai dengan target prevalensi nasional tahun 2024 yakni 14 persen. Sementara itu, lanjut dia, tanggal 27 November 2024 mendatang
Provinsi Maluku akan menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak. Dengan demikian, diharapkan dapat berjalan dengan aman, jujur dan adil.
Kata dia, untuk menjalankan lima program unggulannya itu, pemerintah daerah provinsi Maluku tidak bisa bekerja sendiri, tetapi dibutuhkan sinergitas dari semua pihak.
Selain itu, jelas dia, pada tanggal 27 November 2024 mendatang Provinsi Maluku menghadapi momentum pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak. Karenanya, ia berharap pilkada dapat berjalan dengan aman, jujur dan adil.
“ Harapannya tanggal 27 November 2024 mendatang pilkada serentak di Maluku dapat berjalan dengan aman, jujur dan adil, “ harap dia.
Pihaknya menambahkan, demi meningkatkan kinerja ASN dalam rangka mendukung pencapaian kinerja yang optimal baik ditingkat provinsi, maupun kabupaten/kota semua pihak pemangku kepentingan diharapkan dapat bersinergitas dan bekerja sama secara baik.
“ Untuk mencapai target lima program unggulan diatas tentu saja dibutuhkan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan, “ singkatnya.(IM-01)
